-->

Merampingkan dan Merampungkan Kelembagaan PAUDNI

Di penghujung arahannya, kepada para peserta dan pendamping serta undangan pembukaan Apresiasi PTK PUDNI Berprestasi 2014, M. Nuh mengatakan beberapa hal yang harus segera diselesaikan terkait PAUDNI.

Pertama, adalah merampingkan dan merampungkan urusan kelembagaan PAUDNI. Rasionalisasinya, jika kelembagaan PAUDNI sudah tertata dengan baik maka konsekuensi yang harus dilakukan Kemdikbud adalah  memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Penguncuran BOP dipandang perlu, lanjut M. Nuh lantaran pada jenjang formal pemerintah mampu mengucurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD, SMP, SMA/K dan mengucurkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. BOP untuk lembaga PAUDNI memang sudah mulai berjalan, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. M .Nuh mendorong  BOP untuk tahun depan dan tahun-tahun mendatang dinaikkan, baik satuannya maupun penerimanya.

Kedua, yang harus diselesaikan Kemdikbud terkait PAUDNI adalah harus segera dituntaskan persoalan-persoalan yang selama ini menggelayuti PTK PAUDNI. “Ada dua hal yang penting terkait PTK PAUDNI, pertama menyangkut kompetensi PTK dan kedua adalah menyangkut kesejahteraannya. Keduanya terus kita dorong untuk mengalami peningkatan,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen PAUDNI, Hamid Muhammad , Ph.D dalam arahannya menyampaikan bahwa Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi merupakan wadah kegiatan bersifat kompetisi bagi PTK PAUDNI yang bertujuan untuk memberi motivasi dan penghargaan bagi PTK PAUDNI yang melakukan inovasi, terampil meningkatkan prestasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ditegaskan pula bahwa Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi tingkat nasional dilaksanakan melalui seleksi berjenjang, mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Dijabarkan oleh Dirjen PAUDNI bahwa Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi diikuti oleh 510 peserta lomba dari 34 provinsi yang tersebar di 15 jenis lomba. Selain itu, tiap kontingen juga didampingi oleh satu orang pendamping resmi dan beberapa pendamping tidak resmi dan penggembira. Sedangkan tim juri yang diterjunkan sebanyak 37 orang berasal dari unsur akademisi, praktisi dan dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam sambutannya, Dirjen PAUDNI juga melaporkan terkait perkembangan PAUDNI. Bahwa hingga tahun 2014 jumlah lembaga PAUDNI sudah mencapai 209.198 lembaga terbagi menjadi 74.000 lembaga formal dan 101.000 lembaga nonformal. Dari jumlah lembaga PAUDNI tersebut terdiri dari PKBM sebanyak 9.000, TBM sebanyak 7.000, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebanyak 18.000. “Jumlah lembaga PAUDNI setara dengan lembaga pendidikan formal,” kata Hamid.

Selanjutnya, Hamid juga mengatakan bahwa dari sekian banyak jumlah lembaga PAUDNI tersebut terdapat kurang lebih 273.519 orang pendidik dan tenaga kependidikan. Terdiri dari Guru TK sebanyak 267.565 orang, Guru PAUD nonformal sebanyak 300.000 orang, tutor sebanyak 147.000 orang, PTK kursus dan pelatihan sebanyak 38.000 orang, Pamong Belajar sebanyak 3.476 orang, dan penilik sebanyak 7.400 orang. “Selanjutnya, kami sampaikan pula bahwa hingga tahun ini terdapat sebanyak 82.531 orang PTK PAUDNI yang sudah menerima tunjangan profesi. Ini patut kita syukuri dan kita akan terus berjuang melakukan yang terbaik untuk PAUDNI,” Hamid menandaskan.

Workshop Rekonsiliasi Data Penerima Tunjangan Bagi Guru Taman Kanak-Kanak Angkatan I Tahap II Tahun 2015

Workshop Rekonsiliasi Data Penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Tunjangan Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV, Tunjangan Fungsional dan, dan Bantuan Guru Bantu bagi Guru TKangkatan  I Tahap II  sudah dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Maret 2015. Workshop tersebut diselenggarakan di P4TK Bangunan dan Listrik, Medan. Jl. Setiabudi No. 75 Helvetia, Medan – Sumatera Utara. Workshop tersebut dihadiri oleh para tim verifikator provinsi dan kabupaten/kota dari 4 Provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Workshop di Medan ini dibuka langsung oleh Ibu Direktur PPTK PAUDNI, Ibu Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.

Seperti halnya kegiatan Workshop Angkatan I Tahap I di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Workshop kali ini juga dilengkapi dengan persentasi dari perwakilan Bank BRI yang menyampaikan berbagai kendala dalam penyaluran tunjangan melalui Virtual Account BRI. Namun, pada kesempatan tersebut, pihak Bank BRI pun memberikan berbagai solusi yang sangat baik untuk penyaluran tunjangan di tahun 2015 ini.
Para peserta yang adalah pelaku dan pelaksana penyaluran tim verifikator di masing-masing kabupaten/kota merasa sangat terbantu dan tetap menginginkan penyaluran dana tunjangan melalui Virtual Account ini dilanjutkan. Lebih banyak kebaikannya ketimbang kekurangannya. Kekurangannya-pun sangat dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Diantaranya adalah dengan akan disiapkannya jalur online untuk mengetahui apakah tunjangan tersebut sudah cair atau belum. Sehingga, para PTK dapat mengetahui secara langsung apakah tunjangan mereka sudah cair atau belum tanpa mereka harus datang ke BRI. Mereka dapat mengaksesnya secara langsung melalui website Direktorat PPTK PAUDNI di www.pptkpaudni.kemdikbud.go.id.
Kegiatan Workshop di tutup oleh Wks. Kasubdit Program dan Evaluasi, Drs. Nasrudin, yang juga adalah Kasubdit PTK PAUD di Direktorat PPTK PAUDNI. (SHP/YDL) 
SILAKAN DOWNLOAD MATERI YANG DISAMPAIKAN:

MEKANISME PENGAJUAN NPSN PAUD






BAN Lakukan Studi Pendahuluan Jelang Akreditasi SPK

Surabaya. PAUDNI - Menjelang proses akreditasi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) tingkat PAUD, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) bersama-sama dengan Badan Akreditasi Nasional (BAN) melakukan studi pendahuluan dalam upaya menyusun instrumen penilaian akreditasi.
Studi pendahuluan pertama kali dilakukan pada Kamis (12/3/2015) terhadap Surabaya Intercultural School ( SIS).
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat HIMPAUDI yang juga merangkap anggota BAN, Prof. DR. Ir. Hj. Netti Herawati. M.S., studi banding tersebut dilakukan untuk menyerap masukan dari pengelola SPK Tingkat PAUD mengenai instrumen penilaian akreditasi. ”Saya mengapresiasi pemikiran Ibu Ella Yulaelawati (Sekretaris Ditjen PAUDNI Kemdikbud), bahwa  sebelum menyusun instrumen penilaian akreditasi perlu membaca kondisi yang ada di lapangan, ”katanya.
Bersama Prof. Dr. Yatim Rianto. M.Pd, juga anggota BAN, Netti melakukan dialog dengan Kepala Sekolah SIS, Larry J. Molacek PhD, Direktur Kurikulum SIS, Tylene Desfosses serta Manajer Bisnis SIS, Hestywati.
Molacek mengatakan, SIS melakukan kerjasama pengembangan kurikulum dengan International Baccalaureate (IB) Group wilayah Asia Pasifik yang berpusat di Singapura. ”Kami memahami kebijakan pemerintah Indonesia agar sekolah yang mengadopsi kurikulum asing untuk juga mengajarkan beberapa mata pelajaran wajib bagi siswa warganegara Indonesia, ”katanya.
Menanggapi hal itu, Netty mengakui juga peran sekolah yang dikelola asing untuk ikut mencerdaskan bangsa Indonesia. ” Kami akui, SIS dan sekolah yang dikelola pihak asing lainnya bertujuan mencerdaskan bangsa Indonesia yang menjadi siswanya, tapi karena beroperasi di wilayah Indonesia, juga harus patuh pada aturan yang berlaku di sini, ”jelasnya.
Selama kurang lebih empat jam, Netty dan Yatim mempelajari terkait kurikulum, mekanisme perekrutan pendidik dan tenaga pendidik, pembiayaan, prosentase pelajaran lokal dan asing, standar perlindungan dan keamanan anak didik, pembiayaan, dan evaluasi.
Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) merupakan perubahan status dari sekolah internasional yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama penyelenggaraan, atau pengelolaan antara lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia pada jalur formal atau nonformal.
Perubahan status tersebut  berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia. Melalui Permendikbud tersebut, sekolah yang mengadopsi  kurikulum asing harus berbentuk satuan pendidikan kerjasama.
Menyusul Permendikbud tersebut, sampai saat ini telah terdapat 126 SPK yang tercatat resmi di Direktorat Jenderal PAUDNI.  Rencananya, pada April mendatang, Ditjen PAUDNI akan melakukan sosialisasi proses akreditasi kepada seluruh SPK tingkat PAUD  tersebut dan kemudian menyusul dilakukan akreditasi mulai Mei 2015.
”Ada delapan komponen penilaian akreditasi. Hasilnya, akan dilakukan pengkategorian SPK, apakah grade A, B, atau C, ”kata Yatim Rianto. (Yanuar)

Rencana Akreditasi SPK PAUD Perlu Sosialisasi

Jakarta- Sebanyak 128 sekolah internasional tingkat PAUD yang kini berubah status menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) PAUD akan menghadapi penilaian dari Badan Akreditasi Nasional (BAN).
Menurut Prof. Dr. Yatim Rianto, M.Pd, anggota BAN,  tahap akreditasi direncanakan mulai bulan Mei 2015 mendatang dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2016. ”Mekanismenya, pengelola SPK PAUD mengajukan usulan untuk dilakukan akreditasi, dan kami lantas menindaklanjutinya dengan menilai melalui instrumen yang sudah kami tetapkan, ”ujar guru besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.
Menurutnya, saat ini pihaknya sedang menyusun instrumen penilaian akreditasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan studi pendahuluan atau observasi untuk memperoleh masukan dari beberapa pengelola SPK PAUD yang terpilih. Ada enam SPK PAUD yang terpilih untuk dilakukan observasi tersebut, yakni Australian International School (AIS) dan Bina Bangsa di Jakarta, Surabaya Intercultural School (SIS) dan Sekolah Ciputra An IB World School di Surabaya, serta Gandhi Memorial School dan Canggu Community School di Bali.
Pada Kamis, (12/3/2015) kemarin, Yatim Rianto dan anggota BAN lainnya, , Prof. DR. Ir. Hj. Netti Herawati. M.S, melakukan studi pendahuluan ke Sekolah Ciputra An IB World School yang berlokasi di Perumahan Citra Land, Surabaya. Di sekolah yang berdiri sejak tahun 1995 tersebut terdapat saat ini terdapat 60 siswa TK A dan TK B serta 60 siswa Kelompok Bermain.
Dikatakan Gatot Samuel M.Pd, Kepala Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak Sekolah Ciputra, mulai tahun 2005, pihaknya menjalin kerjasama melalui adopsi penerapan kurikulum dengan International Baccalaureate (IB) Wilayah Asia Pasifik yang berpusat di Singapura.
Soal rencana akreditasi, dikatakan Samuel, pihaknya membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Namun, ia menegaskan, pihaknya siap mengikuti aturan pemerintah.
Netty pun mengajukan beberapa pertanyaan terkait kurikulum pembelajaran kompetensi guru, pembiayaan, SOP keamanan dan perlindungan peserta didik, serta mekanisme evaluasi. Hal-hal tersebut merupakan sebagian dari instrumen penilaian akreditasi.
Dalam kesempatan itu, Samuel mempertanyakan tentang mekanisme memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). ”Kami sudah mencoba mengajukan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, namun katanya mereka tidak berwenang, mohon pencerahan, ”ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Netty meminta agar guru-guru Sekolah Ciputra mengajukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi ke Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Ia juga meminta agar pengelola sekolah memiliki bundel dokumen terkait berbagai aturan PAUD.
Yatim Rianto menuturkan, pada April mendatang akan dilakukan sosialisasi akreditasi, khususnya terhadap sebanyak 126 SPK PAUD yang sudah terdaftar resmi di Ditjen PAUDNI. ”Kami berharap, mulai sekarang disusun draft pengajuan akreditasi sehingga pada saat sosialisasi diketahui kekurangannya dan tinggal dilengkapi atau diperbaiki sehingga lebih cepat diproses, ”katanya.
Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) merupakan perubahan status dari sekolah internasional yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama penyelenggaraan, atau pengelolaan antara lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia pada jalur formal atau nonformal.
Perubahan status tersebut  berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia. Melalui Permendikbud tersebut, sekolah yang mengadopsi  kurikulum asing harus berstatus  satuan pendidikan kerjasama. (Yanuar/Teguh)

Undangan Rekonsiliasi Data Penerima Tunjangan dan Bantuan Guru Bantu bagi Guru TK Angkatan I Tahap II 2015


Dengan hormat, kami sampaikan sehubungan Direktorat Pembinaan  Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dit. PPTK PAUD NI),Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUD NI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Tunjangan Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV,  Tunjangan Fungsionaldan, dan Bantuan Guru Bantu bagi Guru TK Angkatan I Tahap II tanggal 3 – 5 Maret tahun 2015. (SHP/YDL)

Silahkan Download Di Bawah ini :

Pemprov Janjikan Bea Siswa Guru PAUD


SERANG -Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten berjanji akan mengusulkan bea siswa bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Banten yang belum berijazah S 1. Pasalnya, berdasarkan data Dindik dan LPMP Provinsi Banten, dari 84.589 guru PAUD yang ada, masih 30.934 guru yang belum lulus S1.

“Kami akan usulkan pada tahun 2015 guru-guru PAUD yang belum S1 kami usulkan diberikan beasiswa,” ujar Kepala Dindik Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi, usai member sambutan pada acara Musyawarah Wilayah Himpaudi Provinsi, Kab/kota, dan Kecamatan di Hotel Marbella, Anyer, kemarin.

Dijelaskan Engkos, keberadaan guru-guru PAUD itu telah dinilai telah berhasil memberikan kegiatan-kegiatan proses belajar kepada anak usia dini, sehingga bisa mengembangkan kreativitas anak usia dini. Sehingga para anak usia dini bisa menjadi cikal bakal anak yang memiliki kreativitas yang tinggi.
Engkos juga berjanji, ke depan pihaknya juga akan memperhatikan kesejahteraan para guru PAUD di Banten. Salah satunya dengan memberikan bea siswa kepada guru PAUD yang belum mengantongi ijazah S1. Terutama yang berada di daerah terpencil di Banten.

Sementara itu, Ketua DPP Himpaudi Prof Dr Hj Netti Herawati M.Si mengatakan, pihaknya mengaku bangga dengan Himpaudi Banten. Karena semenjak Himpaudi Banten berdiri banyak memiliki program-program unggulan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh para guru PAUD.

“Program-program unggulan itu dianataranya workshop dan diklat kepada guru PAUD di semua kecamatan di Banten. Bahkan, Himpaudi Banten memiliki Program bantuan sekolah S1 untuk para guru PAUD,”katanya seraya ke depan Himpaudi Banten akan dijadikan pilot project Himpaudi nasional.

Di tempat yang sama, Ketua Himpaudi Banten Adde Rosi Khoerunnisa yang terpilih kembali dalam Muswil Himpaudi di Hotel Marbella, Anyer ini mengaku,salah satu yang menjadi pekerjaan rumah yang menjadi tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan guru PAUD. Serta meningkatkan pendidikan guru PAUD yang belum berizajah S1.

Dijelaskan Adde, selama 2014, Himpaudi Banten mencatat ada 2.338 Kelompok Bermain dan 1.643 Taman Kanak-kanak yang terdaftar, dengan jumlah tenaga pengajar sekira 12.000. Namun hanya sekira 30-40 persen gurunya yang belum menjadi sarjana PAUD. Oleh karena itu, ke depan pihaknya mendorong kepada Pemprov Banten agar mengeluarkan kebijakan baik melalui pergub maupun perda untuk memberikan insentif kepada guru PAUD.

“Kami mendorong kepada Dindik Banten agar terus mencari formulasi agar kesejahteraan guru paud bisa sejahtera,” katanya. (ang)

Sumber : http://tangerangekspres.com

Program Teacher Training 2015 | Beasiswa 2015


Program Penataran Guru (Teacher Training Program) adalah salah satu program beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang dirancang khusus bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya. Mereka akan diberikan pelatihan dalam cara mengajar, pembuatan rencana belajar-mengajar yang lebih efektif dan menarik minat siswa dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru. Program ini adalah program non-gelar dan lamanya adalah 1 tahun 6 bulan (termasuk 6 bulan belajar bahasa Jepang) dari Oktober 2015.

Fasilitas yang didapat:
  1. Tanpa ikatan Dinas
  2. Tiket pesawat kelas ekonomi p.p. Indonesia (Jakarta) – Jepang (Tokyo/Osaka)
  3. Full cover biaya pendidikan, full cover biaya pembuatan visa pelajar
  4. Tunjangan hidup sebesar ¥ 143.000 per bulan, yang diberikan setiap akhir bulan selama masa studi di Jepang (ada kemungkinan jumlah tunjangan akan mengalami perubahan)
  5. Peserta disediakan asrama yang pembayarannya diatur sendiri oleh penerima beasiswa
Syarat-syarat pelamar:
  1. Memiliki dedikasi yang tinggi sebagai seorang guru/pengajar
  2. Lulusan minimal S1 atau D4
  3. Guru yang sedang aktif mengajar di lembaga pendidikan formal SD, SMP, SMA dan Sederajat (SMK, Madrasah, dsj), serta SLB
  4. Pelamar telah mengajar lebih dari 5 tahun di lembaga pendidikan formal pada tanggal 1 April 2015
  5. Semua bidang ditawarkan kecuali, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Arab, Pendidikan Agama, dan Perhotelan
  6. Usia di bawah 35 tahun pada tanggal 1 April 2015.
  7. Sehat jasmani dan rohani (bagi pelamar wanita tidak diperbolehkan dalam kondisi hamil saat melamar maupun saat keberangkatan)
  8. Bersedia belajar bahasa Jepang karena bahasa pengantar di universitas adalah bahasa Jepang
Dokumen yang diperlukan
(dokumen yang tidak lengkap dan yang tidak sesuai dengan ketentuan di bawah, tidak akan kami terima dan proses):
  1. Formulir aplikasi, harus diisi dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang (Download formulir aplikasi di sini)
  2. Pasfoto (harus ditempel pada formulir, ukuran foto lihat pada formulir aplikasi)
  3. Fotokopi Ijasah pendidikan terakhir (harus dalam bahasa Inggris dan dilegalisir resmi/dicap basah asli dari perguruan tinggi pelamar)
  4. Transkrip nilai (harus dalam bahasa Inggris dan dilegalisir resmi/dicap basah asli dari perguruan tinggi pelamar)
  5. Surat keterangan dari tempat mengajar yang menjelaskan bahwa pelamar adalah staf pengajar yang masih aktif mengajar dan disetujui mengikuti program beasiswa ini, Disertai keterangan masa mengajar (dari tanggal berapa hingga tanggal berapa), dan dicap basah asli oleh sekolah. Jika masa mengajar yang lebih dari 5 tahun terpisah dalam beberapa sekolah, lampirkan juga surat keterangan masa mengajar dari sekolah sebelumnya yang dicap basah asli dari sekolah sebelumnya tersebut,surat harus dibuat dalam bahasa Inggris (Contoh surat keterangan dari tempat mengajar, bisa didownload di sini)
  6. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah mengenai pribadi pelamar, harus diisi dalam bahasa Inggris (Download form surat rekomendasi di sini)

  7. * Semua dokumen ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang, dibuat masing-masing sebanyak 2 rangkap dan dibuat/diprint pada kertas ukuran A4
Cara Pelamaran :
  1. Pendaftaran dibuka pada 8 Desember 2014 dan ditutup pada 8 Januari 2015.
  2. Bagi pelamar, baik pegawai negeri maupun swasta dapat langsung menyerahkan/mengirimkan formulir yang telah diisi ke Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang dengan dilampiri dokumen yang diperlukan.
    Formulir pendaftaran yang telah diisi beserta dokumen pelengkap dikirimkan ke :
    Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
    Jl. M. H. Thamrin 24 
    Jakarta 10350
    Dan selambat-lambatnya harus tiba tanggal 8 Januari 2015. Mohon tuliskan kode “Teacher Training 2015” pada bagian kanan atas amplop.
  3. Bagi pelamar yang berstatus pegawai negeri tetap harus melapor dan menyerahkan fotokopi formulir kepada Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN), Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tahap Penyeleksian :
  1. Seleksi Berkas. Pengumuman hasil seleksi berkas akan ditampilkan di website Kedutaan Besar Jepang pada tanggal 3 Februari 2015.
  2. Seleksi ujian tertulis adalah ujian bahasa Inggris (khusus untuk guru bahasa Jepang: ujian bahasa Jepang).
  3. Bagi yang lulus seleksi ujian tertulis akan dipanggil untuk mengikuti wawancara di Jakarta.
  4. Bagi yang lulus wawancara akan direkomendasikan ke Monbukagakusho.
  5. Mereka yang lulus seleksi keseluruhan akhir di Monbukagakusho akan menjadi penerima beasiswa. Pengumuman final akan diumumkan pada bulan Agustus 2015.
Contoh Universitas & Bidang Study
Untuk pilihan universitas & bidang studi program teacher training, bisa dilihat di website berikut.
  1. Daerah Hokkaido hingga Chubu
  2. Daerah Kinki hingga Okinawa


Kontak :
Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui email ke beasiswa@dj.mofa.go.jp